![]() |
| Dilemah PAN bersama Presiden Jokowi |
Kedatangan Jokowi merupakan jawaban atas undangan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, yang datang bersama Wakil Ketua Umum PAN Asman Abnur dan Sekretaris Jenderal Eddy Soeparno sebelumnya, 20 April 2015.
Sejak itu, kabar PAN merapat ke koalisi pendukung pemerintah mulai berembus. Apalagi Ketua Umum PAN, yang juga menjabat Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, wira-wiri ke Istana Negara.
Lalu, September 2015, PAN resmi menyatakan mendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Adalah Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat Jenderal (Purnawirawan) Wiranto yang berperan besar dalam bergabungnya PAN ke barisan pendukung pemerintah. Wiranto disebut membujuk Zulkifli.
Baca juga:
"Ya, itu setelah beberapa kali pertemuan dengan beliau (Wiranto)," kata politikus Hanura, Sarifuddin Sudding.
Dukungan PAN segera disambar dengan kabar akan adanya kursi kabinet yang diserahkan kepada partai besutan Amien Rais itu. Namun, saat ditanya soal jatah menteri, banyak petinggi PAN yang terkesan malu-malu menjawabnya.
Misalnya Ketua Dewan Pimpinan Pusat PAN Didik Junaidi Rachbini. Ia enggan angkat bicara soal reshuffle (perombakan) kabinet jilid II dan peluang kader PAN masuk kabinet. Meski begitu, dosen Program Magister Manajemen Universitas Indonesia serta Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik UI ini mengatakan sudah semestinya PAN tidak sekadar duduk di pinggir jalan.
"Kader PAN banyak yang memiliki kualifikasi di bidang ekonomi, politik, dan hukum. Namun semuanya dikembalikan lagi ke Presiden," ujarnya.
Baca juga:
Didik menambahkan soal kepastian kader PAN masuk kabinet dan komunikasi politik melalui satu pintu, yakni ketua umum. "Mekanisme partai sudah ada agar semua terkontrol dan tidak menyerang pihak mana pun," kata Didik.
Soal reshuffle kabinet jilid II, ia mengaku posisi PAN cukup dilematis. "Satu sisi tidak bisa menjawab 'iya' karena bisa dianggap mendorong-dorong, sementara sisi lain tidak bisa menjawab 'tidak' karena tak ingin dalam posisi duduk diam di pinggir jalan," tuturnya.
Kebingungan PAN tersebut juga dimaklumi Refrizal, politikus Partai Keadilan Sejahtera. Sebab, saat ini PAN masih menginjakkan kaki di Koalisi Merah Putih. Di sisi lain, Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tidak bulat menyambut hadirnya PAN jika berujung pada pemberian jatah menteri.
"KIH juga tidak kompak, ya, misalnya kehadiran PAN tidak disetujui juga. Silakan PAN bergabung, tapi tidak masuk dalam kabinet," itu perumpamaan yang dikatakan Refrizal.
Saat ini anggota KIH yang menyambut masuknya PAN ke kabinet hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sebab, PDI Perjuangan merasa berutang budi kepada PAN dalam Pansus Pelindo II. "Ada deal antara PDI Perjuangan dan PAN," ujar anggota Komisi VI DPR, yang bermitra dengan BUMN, itu.
Sejak pembentukan Kabinet Kerja, PDI Perjuangan memang begitu ngotot meminta Jokowi mengganti Menteri BUMN Rini Soemarno. Peluang itu semakin kuat ketika ada Pansus Pelindo II.
"PDI Perjuangan kan sudah lama ingin mengganti Rini, ingin supaya Rini di-reshuffle. Namun Rini tidak kunjung dicopot hingga akhir tahun 2015. Nah, di Pansus itu kesempatan menyuarakannya," kata Refrizal.
Namun hal itu dibantah politikus PDI Perjuangan yang juga anggota Pansus Pelindo II, Masinton Pasaribu. Menurut dia, semua fraksi yang berada dalam Pansus merekomendasikan pemberhentian Rini dari jabatannya, bukan hanya PAN dan PDI Perjuangan.
"Enggak ada lobi-lobi, karena ini fakta-fakta dalam penyelidikan Pansus Pelindo II. Maka, dari fakta-fakta itu, disimpulkanlah adanya pelanggaran," kata Masinton.
Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ikrar Nusa Bhakti, mengatakan, jika terjadi reshuffle lagi dalam kabinet, perombakan lebih pas dilakukan di kementerian bidang ekonomi.
Namun ia tidak mau menyebut siapa yang pantas menduduki posisi menteri bidang ekonomi jika terjadi reshuffle, termasuk dari kader PAN, yang banyak disebut bakal menduduki posisi di bidang itu.
Ikrar malah mengatakan bergabungnya PAN tidak serta-merta membuat pemerintahan bisa berjalan tenang karena porsi kekuatan KIH di DPR menjadi kuat.
"Sekarang tidak ada jaminan pemerintahan yang memiliki suara mayoritas aman dari gangguan di parlemen. Pemerintahan SBY 10 tahun itu banyak diganggu oleh partai yang berasal dari koalisinya sendiri, kan," kata Ikrar memberi contoh.
Saat ini di parlemen, yang banyak mengganggu pemerintah justru PDI Perjuangan sebagai pengusung utama Jokowi-Jusuf Kalla pada pilpres 2014. PDI Perjuangan sering membuat pernyataan politik yang membuat posisi Jokowi jadi tidak nyaman. "Termasuk supaya Wapres JK mundur dan sebagainya," ujar Ikrar.
Dengan kata lain, Ikrar menyebut belum tentu PAN akan membuat parlemen menjadi kondusif. Sebab, Partai Demokrat, PKS, dan partai di Koalisi Merah Putih secara tegas memposisikan diri sebagai oposisi yang loyal. Jadi dinamika politik akan tetap ada.
"Tapi mungkin gangguan yang berarti akan sedikit berkurang, apalagi ada kesadaran juga dari Partai Golkar, mengenai kesalahan yang dibuat oleh mantan Ketua DPR Setya Novanto," tutur Ikrar.
Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan menjamin masuknya PAN ke dalam KIH dimaksudkan untuk memperkuat jalannya pemerintahan, bukan untuk membuat kegaduhan. Soal keterlibatan PAN di kabinet, ia yakin Jokowi punya perhitungan yang matang.
"Kami masuk itu bukan untuk menimbulkan keresahan, justru untuk memperkuat pemerintahan ini, memastikan pemerintahan ini bisa berjalan lebih efektif," katanya.
